Ketua Prodi HI UKI: Regulasi Spionase Harus Tegas
Regulasi terkait spionase perlu diatur dengan sangat detail oleh negara. Hal ini disampaikan oleh Ketua Program Studi HI dan Direktur CSJGR Universitas Kristen Indonesia (UKI), Arthuur Jeverson Maya, saat menghadiri seminar dengan tema “Aturan Tambahan dalam Spionase: Jejaring atau Kuasa, Sebuah Diskursus” yang diselenggarakan oleh Center for Security and Foreign Affairs (CESFAS) UKI bekerja sama dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI).
Menurut Arthuur, pentingnya adanya regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur kegiatan spionase guna mencegah timbulnya masalah etika dan hukum di masa depan. Ia juga menyoroti kontradiksi dalam hubungan negara dengan spionase serta pentingnya kemajuan teknologi dalam akses informasi.
Spionase merupakan bentuk perang terselubung yang melibatkan pengawasan dan pengumpulan informasi secara diam-diam. Arthuur mengakui bahwa terjadi kontradiksi antara keterbukaan dan kerahasiaan dalam hubungan negara dengan spionase. Negara harus transparan untuk mempertahankan legitimasi dan kepercayaan publik, namun juga perlu menjaga kerahasiaan untuk melindungi keamanan nasional.
Arthuur juga menekankan pentingnya kemajuan teknologi dalam akses dan analisis informasi. Negara harus terus memperbarui dan meningkatkan teknologi mereka untuk memastikan bahwa informasi dapat diperoleh dan digunakan secara efektif.
Dalam diskusi tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, membahas pengalaman dan pandangannya tentang intelijen serta evolusi intelijen dari masa lalu hingga sekarang. Ia juga mengungkapkan bahwa UU No. 17 Tahun 2017 telah disusun dan disahkan untuk mengatur praktik intelijen meskipun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki terutama dalam hal penyadapan.
Seminar ini bertujuan untuk membahas isu spyware dan pentingnya regulasi yang seimbang antara keamanan nasional dan hak-hak sipil. Dengan hadirnya berbagai pakar dan praktisi di bidang ini, diharapkan seminar ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital ini dengan lebih siap dan responsif. Hadir dalam diskusi tersebut juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UKI, Direktur CESFAS, Hoga Saragih dari Universitas Bakrie, Direktur Riset ISI (Indo-Pacific Strategic Intelligence), dan Guru Besar Keamanan Internasional UKI.
Sumber: https://www.rmoljabar.id/2024/06/11/ketua-prodi-hi-uki-regulasi-spionase-harus-jelas-dan-tegas
