Ilustrasi (Foto: Freepik)
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mendesak agar pihak sekolah bertanggung jawab atas kasus bullying siswa SMA Binus Simprug, Jakarta. Komisi X DPR juga mendorong Pemerintah memperbanyak program atau event bagi anak remaja menyusul maraknya kasus bullying yang terjadi di sekolah.
“Menurut saya Binus sebagai sekolah harus diperiksa juga dan harus ada sanksi. Untuk itu kami minta kepada Kemendikbud agar melakukan teguran dan sanksi kepada sekolah-sekolah jika melakukan pembiaran kejadian bullying di lingkungan sekolah,” kata Dede Yusuf, Senin (23/9/2024).
Menurut Dede, ada tiga faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Pertama, pihak sekolah menjadikan itu sebagai sesuatu yang umum atau biasa, kedua Satgas Antibullying yang dibentuk oleh Permendikbud itu tidak jalan. Dan ketiga ada kemungkinan guru maupun juga tenaga pengajar yang ada di sana takut dengan siswanya.
“Nah kenapa takut dengan siswanya, ini yang harus diselidiki apakah karena faktor ekonomi, faktor keuangan, faktor jabatan atau apapun juga,” jelasnya.
Soal bentuk sanksi, Dede menyerahkan kembali kepada Pemerintah untuk menentukan yang terbaik. Namun harus dipastikan ada efek jera di dalamnya sehingga tidak terulang kembali kasus bullying di sekolah pada masa mendatang.
“Hukuman itu bisa bentuk administratif, bisa juga dalam bentuk skala aturan. Ini saya pikir yang paling tepat, dan yang bisa memberikannya adalah dari Pemerintah sendiri. Baik dinas pendidikan dan kementerian pendidikan,” jelas Dede.
“Dinas pendidikan karena sesuai dengan tupoksinya yaitu SMA, SMK itu di bawah provinsi. Kalau kementerian sebagai pengampu daripada peraturan pendidikan secara keseluruhan. Mungkin kalau tidak adanya sanksi, kejadian bullying seperti ini akan menjadi cerita berulang yang kita dengar,” lanjutnya.
Dede menyebut, sekolah harus bertindak tegas mengatasi masalah bullying dengan melakukan evaluasi sistem. Sehingga kasus perundungan tidak terkesan dibiarkan oleh sekolah dan menjadi budaya yang berulang. “Sebenarnya perundungan bisa terjadi karena mungkin ada pembiaran yang terjadi dari pihak sekolah, tapi itu tidak ditegur karena dianggap bagian dari budaya,” urai Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.
Dede mengatakan, perundungan juga kerap berkaitan dengan adanya anak-anak yang memiliki superior complex atau anak merasa menjadi dominan sehingga timbul rasa menguasai sekolah. Ia menilai bahwa kondisi anak seperti ini seharusnya bisa diantisipasi dengan pendidikan karakter yang diperkuat.
“Pembiaran terjadi mungkin ada justifikasinya karena tidak ada rasa hormat dan menghargai. Sistem merdeka belajar dan saya kira perlu dievaluasi kembali,” ucap Dede.
“Ketika merdeka belajar dan anak boleh semerdeka-merdekanya ya akibatnya jadi tidak kontroling dan kebablasan. Karena bagaimanapun juga merdeka itu bukan merdeka bisa melakukan apapun. Merdeka itu kan sebenarnya pikirannya tidak dibebankan berlebihan tapi harus diarahkan,” sambungnya.
Dede menyoroti bagaimana saat ini sekolah hanya mementingkan pendidikan intelektual saja tanpa mengimbangi dengan pendidikan emosional. Padahal anak yang memiliki emosional baik dapat meningkatkan rasa hormat dan etika yang baik juga.
“Saya sudah sering pertanyakan kepada Mendikbud saat rapat terkait dengan pola dan tujuan dari sistem merdeka belajar, apakah hanya kecerdasan IQ saja yang diutamakan atau juga kecerdasan emosional atau EQ. Menurut saya sistem ini harus dikaji kembali karena sudah lima tahun juga berjalan,” terang Dede.
Dede mengingatkan, evaluasi diperlukan karena kasus bullying terus meningkat beberapa tahun terakhir meskipun bullying terjadi bukan hanya karena faktor pendidikan di sekolah. “Terjadinya peningkatan kasus bullying berarti ada yang salah dalam sistem dong. Bisa ada tiga faktor yang perlu diperhatikan, pertama pendidikan dari orangtuanya yang kurang mengutamakan budi pekerti, kedua lingkungan sekolah dan ketiga peran guru yang mungkin berkurang karena disibukkan dengan urusan adminstrasi,” paparnya.
