Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengumumkan delapan kebijakan penting yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025. Tujuan utama dari kebijakan-kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kondisi ekonomi negara. Salah satu kebijakan yang disorot adalah program Makan Bergizi Gratis, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR), dan bantuan sosial (bansos) yang direncanakan akan diterapkan sepanjang tahun ini.
Dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam memberlakukan langkah-langkah strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dia juga menjelaskan secara detail mengenai masing-masing kebijakan yang akan diterapkan pada kuartal pertama.
Beberapa kebijakan tersebut meliputi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024, penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, serta pemberian THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Stimulus ekonomi juga akan diberlakukan pada bulan Ramadhan dan Lebaran, serta paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik dan pajak penjualan barang mewah.
Prabowo juga menyoroti pentingnya program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan yang diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh daerah. Selain itu, rencana pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan dana investasi nasional, yang dikenal sebagai Danantara, juga diungkapkan sebagai langkah untuk memperkuat ekonomi negara.
Di samping itu, kebijakan lain seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, serta revisi peraturan yang mendukung kemudahan berusaha, juga akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendongkrak sektor ekonomi. Dukungan terhadap sektor ekspor Sumber Daya Alam (SDA) dan kebijakan internasional juga menjadi fokus utama dalam rangkaian langkah-langkah tersebut.
Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat terkait lainnya ketika mengumumkan kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut, yang menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk mencapai hasil maksimal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
