Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie telah mengadakan diskusi terbatas dengan topik Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi tersebut melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai kalangan untuk membahas tantangan serta prospek Reformasi Intelijen Indonesia.
Reformasi Intelijen Indonesia sangat penting mengingat kebutuhan akan adaptabilitas BIN dalam menghadapi ancaman global. Sebagai moderator, Yudha Kurniawan menegaskan bahwa Reformasi Intelijen Indonesia harus menyeluruh, termasuk dalam hal transformasi kultur kerja intelijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Model Threat-Based Intelligence merupakan standar operasional yang penting bagi lembaga intelijen. Rizal Darma Putra dari LESPERSSI menekankan bahwa BIN perlu mengadopsi pendekatan ini agar dapat lebih proaktif dalam mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi.
Reformasi Intelijen Indonesia perlu menyoroti transisi kekuasaan antara Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, di mana peran intelijen menjadi semakin krusial dalam menganalisis potensi ancaman di masa mendatang. Rizal menyoroti pentingnya deteksi risiko secara optimal dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen
Awani Yamora Masta dari Center for International Relations Studies menyoroti pentingnya sistem rekrutmen dan penempatan personel dalam menentukan efektivitas badan intelijen. Rekrutmen berbasis kompetensi teknis dan struktur organisasi yang seimbang sangat penting, bukan semata-mata berdasarkan kedekatan politik.
Kultur intelijen yang berorientasi pada kerahasiaan menghadapi tantangan dengan meningkatnya keterbukaan informasi. Penggunaan seragam agen intelijen dan perubahan nomenklatur lulusan STIN menjadi sorotan kritik karena bertentangan dengan prinsip dasar intelijen yang mengutamakan kerja dalam keamanan.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap BIN untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Tantangan utama dalam sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan lembaga dan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional.
Indonesia perlu mempertimbangkan mekanisme oversight atau audit independen terhadap badan intelijen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja intelijen. Fungsi intelijen di berbagai lembaga harus diawasi ketat agar tidak digunakan untuk intervensi politik atau hukum yang berlebihan.
Reformasi Intelijen Indonesia
Rekomendasi hasil diskusi antara lain adalah:
Menerapkan Threat-Based Intelligence secara konsisten sebagai operasional BIN untuk meningkatkan deteksi dini ancaman.
Melakukan reformasi rekrutmen personel dengan fokus pada keahlian teknis dan profesionalisme.
Menjaga independensi kelembagaan dengan proses rekrutmen berbasis kompetensi, bukan afiliasi politik.
Menguatkan mekanisme pengawasan melalui komite khusus di DPR atau audit independen.
Menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen untuk memastikan transparansi dan efisiensi anggaran.
Dengan implementasi Reformasi Intelijen Indonesia, diharapkan sistem intelijen menjadi lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
