Pentingnya Penguatan Reformasi Intelijen Indonesia
Reformasi intelijen Indonesia menjadi isu krusial dalam upaya memperkuat keamanan nasional dan menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Diskusi terbatas bertajuk Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia, yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, mengungkap berbagai tantangan serta rekomendasi strategis dalam upaya pembenahan sistem intelijen di Indonesia.
Reformasi Intelijen Indonesia sangat penting menghadapi perkembangan yang semakin kompleks di tingkat global. Diskusi “Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia”, yang diadakan Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai upaya pembenahan sistem intelijen di Indonesia.
Dalam diskusi ini, para akademisi, peneliti, dan praktisi menyoroti empat aspek utama yang harus menjadi fokus reformasi:
Penguatan fungsi intelijen untuk deteksi dini ancaman.
Perbaikan sistem rekrutmen dan penempatan personel.
Transformasi kultur intelijen agar lebih profesional.
Penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.
Tantangan dalam Reformasi Intelijen Indonesia
Menurut Yudha Kurniawan, dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie, Reformasi Intelijen Indonesia perlu dilakukan secara kelembagaan untuk memperkuat peran Reformasi Intelijen Indonesia. Meski reformasi ini telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama dalam aspek operasional dan pengawasan.
Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, menekankan bahwa keberhasilan intelijen terletak pada kemampuannya mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman dengan cepat dan akurat.
“Model pendekatan berbasis ancaman (threat-based intelligence) harus menjadi standar utama dalam operasional Reformasi Intelijen Indonesia agar dapat mencegah ancaman sebelum mencapai eskalasi,” ungkap Rizal.
Dalam konteks transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, kemampuan intelijen dalam menganalisis ancaman menjadi semakin penting. Isu-isu ekonomi yang muncul belakangan ini juga bisa menjadi indikator bahwa Reformasi Intelijen Indonesia masih perlu diperkuat.
Kritik terhadap Rekrutmen dan Kultur Intelijen
Salah satu aspek penting dalam reformasi intelijen Indonesia adalah sistem rekrutmen dan penempatan personel. Awani Yamora Masta, peneliti dari Center for International Relations Studies, menyoroti bahwa efektivitas intelijen sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang direkrut.
“Proses seleksi harus berbasis kompetensi, bukan kedekatan politik. Reformasi Intelijen Indonesia perlu memperketat standar rekrutmen dengan mengedepankan keahlian di bidang teknologi informasi, analisis data, diplomasi, dan kontraterorisme,” ujar Awani.
Di banyak negara maju, rekrutmen intelijen mempertimbangkan aspek akademik, psikologis, serta kecocokan individu dengan dinamika kerja intelijen. Namun, di Indonesia, politisasi rekrutmen masih menjadi tantangan yang harus diatasi agar Reformasi Intelijen Indonesia tetap profesional dan independen.
Selain itu, kultur intelijen yang lebih tertutup dan profesional perlu diperkuat. Salah satu kritik yang muncul adalah penggunaan seragam bagi agen intelijen dan perubahan nomenklatur lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang semakin mencolok.
“Di negara dengan sistem intelijen yang matang, agen intelijen bekerja dalam bayang-bayang, tanpa eksposur yang berlebihan di publik,” tambah Rodon, salah satu narasumber dalam diskusi ini.
Urgensi Pengawasan yang Lebih Ketat
Muhamad Haripin dari BRIN menyoroti bahwa Reformasi Intelijen Indonesia sebagai lembaga dengan kewenangan luas harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
“Indonesia perlu menerapkan model oversight yang lebih efektif, misalnya melalui komite khusus di DPR atau mekanisme audit independen,” jelasnya.
Selain itu, ekspansi fungsi intelijen di berbagai institusi seperti kejaksaan dan badan maritim harus dikontrol agar tidak terjadi intervensi yang berlebihan. Tanpa regulasi yang jelas, ada potensi penyalahgunaan kewenangan yang bisa mengancam stabilitas politik dan sosial.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan, Dinamika, Dan Rekomendasi Kebijakan
Sumber: Diskusi Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia, Ini Rekomendasi Penting Yang Dihasilkan
