Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku haruslah adil dan tidak hanya menguntungkan sejumlah perusahaan besar tertentu. Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta pada Selasa (8 April), Prabowo menyatakan ketidaksetujuannya terhadap praktik diskriminatif dalam penetapan kuota impor. Ia telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kekhawatiran yang dikemukakan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait keseimbangan perdagangan dengan Amerika Serikat pasca pemberlakuan tarif balasan selama masa kepresidenan Donald Trump.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, mengungkapkan bahwa dalam upaya merespons dampak tarif balasan AS, pihaknya telah berkomunikasi dengan mitra dagang di AS untuk memahami situasi yang terjadi. AS diketahui berniat untuk mengurangi defisit perdagangannya dan mengajukan pertanyaan terkait jumlah impor yang mungkin dilakukan oleh Indonesia serta kapan waktu yang tepat. Oleh karena itu, Apindo fokus pada pembicaraan terkait impor komoditas seperti kapas dan jagung.
Pihak Apindo menekankan agar impor komoditas tersebut langsung dialihkan ke industri, tanpa melalui pihak ketiga. Langkah ini diharapkan dapat memotong akar masalah yang ada. Dengan demikian, Prabowo Subianto memastikan bahwa kebijakan impor harus menguntungkan seluruh industri dan tidak hanya sebagian kecil perusahaan tertentu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan perdagangan dan memberikan manfaat yang adil bagi perekonomian Indonesia.
