Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan penolakannya terhadap korupsi dengan menyatakan bahwa negara berhak menyita aset para koruptor, namun harus dilakukan secara adil. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Prabowo menegaskan bahwa kerugian yang disebabkan harus dikembalikan kepada negara. Namun, Prabowo juga menyoroti pentingnya keadilan terutama dalam hal keluarga koruptor yang telah divonis. Ia mempertanyakan apakah adil untuk menyita aset yang dimiliki sebelum menjabat, serta bagaimana memperlakukan anak-anak koruptor.
Prabowo juga mengungkapkan rasa frustasinya terhadap pejabat korup, menyebut tindakan mereka sebagai perampokan yang dilindungi hukum. Menurutnya, tindakan tegas diperlukan untuk menciptakan efek jera yang kuat bagi koruptor. Ia bahkan telah memerintahkan lembaga penegak hukum untuk mengajukan banding terhadap putusan yang dianggap terlalu ringan dan merugikan keadilan.
Prabowo menegaskan perlunya mengambil tindakan tegas terhadap para koruptor yang berpikir bisa menyelesaikan masalah dengan uang. Pola pikir tersebut harus diubah dengan sanksi yang lebih berat dan efektif. Prabowo telah memerintahkan lembaga penegak hukum untuk menindak para koruptor secara tegas dan tidak memberikan ruang bagi tindakan korupsi.
