Program Sekolah Rakyat (Community School) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dengan cara yang terintegrasi. Dalam forum publik “Double Check” dengan tema “Seberapa Jauh Negara Melindungi Rakyatnya?”, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menangani kemiskinan ekstrim dan umum di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ada 3,1 juta orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim dan 24 juta orang dalam kemiskinan umum, yang harus diturunkan di bawah 5% pada tahun 2029.
Kementerian Sosial tidak bisa menghadapi tantangan ini sendirian, kerjasama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat diperlukan. Kementerian Sosial fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan, bukan hanya memberikan bantuan sosial. Dua program utama yang dijalankan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah langkah strategis untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
Untuk menjangkau lebih banyak anak dari keluarga miskin, Kementerian Sosial berencana membuka lebih banyak Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah juga diminta untuk mendukung program ini dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan. Koordinasi lintas lembaga di semua tingkatan sangat penting untuk menjamin keberhasilan program-program pemberdayaan ini.
Selain itu, kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang dicanangkan Presiden Prabowo tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomi.
Dengan adanya program-program ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dukungan penuh dari pemerintah serta kerjasama lintas sektor akan membantu menciptakan ekosistem yang mendukung pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.
