Kemandirian Antariksa: Indonesia Menuju Masa Depan yang Bersinar
Di era persaingan geopolitik antariksa yang semakin ketat, Indonesia merasakan tekanan untuk segera mengembangkan strategi nasional yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga memberikan keutamaan pada kepentingan jangka panjang bangsa. Diskusi publik dengan tema “Menuju Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Persaingan Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI bertujuan untuk membahas hal ini pada Selasa (27/5/2025), dihadiri oleh berbagai pakar dari berbagai sektor.
Dalam diskusi tersebut, para tokoh nasional dari berbagai lembaga seperti parlemen, kementerian, militer, akademisi, dan media hadir untuk membahas urgensi isu strategis ini. Mereka setuju bahwa kemandirian antariksa adalah syarat mutlak untuk kedaulatan dan daya saing bangsa.
“Indonesia telah menunjukkan kemandiriannya dalam menjelajah luar angkasa sejak tahun 1960-an dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri. Namun, tantangan besar seperti tata kelola program antariksa yang lemah, pendanaan yang terbatas, dan kebijakan pasca integrasi LAPAN ke dalam BRIN masih menjadi hambatan bagi kemajuan Indonesia,” kata Prof. Thomas Djamaluddin.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menggarisbawahi bahwa ruang antariksa sekarang menjadi domain strategis yang sama pentingnya dengan darat, laut, dan udara. Dalam situasi rivalitas global dan militerisasi orbit, Indonesia tidak bisa lagi bersikap pasif. Untuk itu, ia menyarankan revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai langkah koordinasi lintas sektor agar Indonesia dapat bertransformasi menjadi produsen aktif dalam ekonomi luar angkasa yang menjanjikan.
Anggarini S., M.B.A., dari Asosiasi Antariksa Indonesia menegaskan bahwa kemandirian antariksa bukan hanya mengenai teknologi, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekosistem antariksa nasional yang kokoh dan pengembangan konstelasi satelit LEO dianggap sebagai langkah penting dalam memajukan ekonomi luar angkasa.
Dr. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, mengakui bahwa penguasaan antariksa merupakan indikator kekuatan geopolitik dan ekonomi global. Oleh karena itu, DPR RI mendukung RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sebagai langkah awal untuk mewujudkan tata kelola antariksa yang berdaulat.
Yusuf Suryanto, Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Kedeputian Bidang Infrastruktur di Kementerian PPN/Bappenas, menekankan bahwa kemandirian antariksa Indonesia memerlukan pembiayaan yang kuat, kelembagaan yang adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten. Meskipun masih tertinggal dalam investasi antariksa, Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dengan baik.
Diskusi ini menyadarkan bahwa Indonesia perlu segera bertindak dan merumuskan strategi antariksa nasional yang komprehensif agar tidak tertinggal dalam perlombaan antariksa global. Tanpa aksi nyata dan komitmen yang kuat, impian Indonesia untuk menjadi pemain aktif dalam ekonomi luar angkasa akan tetap menjadi sekadar impian di orbit yang tidak pasti.
Sumber: Mendorong Kemandirian Antariksa: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Indonesia Di Persimpangan Orbit: Mendesak Strategi Antariksa Nasional Di Tengah Rivalitas Global
