Kemandirian Antariksa Indonesia menjadi sorotan dalam upaya memperkuat peran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai motor koordinasi nasional. Diketahui bahwa salah satu masalah utama dalam pengelolaan ruang udara dan ruang antariksa di Indonesia adalah fragmentasi kelembagaan.
Fungsi-fungsi kedirgantaraan tersebar di berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, BRIN/LAPAN, TNI AU, Kominfo, dan BSSN. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk mengatasi masalah ini.
Menurut Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, keberadaan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum koordinasi lintas sektor sangat penting. Dewan ini bisa menjadi pusat perumusan kebijakan, integrasi strategi sipil-militer, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam mengelola ruang udara dan antariksa Indonesia.
Chappy menambahkan bahwa keberadaan Dewan ini akan memberikan arah strategis yang kohesif dalam pengembangan keantariksaan. Tanpa koordinasi yang solid, Indonesia akan terus menjadi pengguna pasif dalam dunia antariksa, bukan pemain aktif.
Ruangan antariksa bukan lagi hal futuristik, tetapi telah menjadi medan kontestasi geopolitik yang nyata. Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki arsitektur strategi nasional yang kuat untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, diharapkan Indonesia dapat memperkuat kemandiriannya di ruang udara dan antariksa.
Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional
