Pemakzulan sering dibahas dalam konteks politik, terutama saat ada permasalahan serius dalam kepemimpinan atau dugaan pelanggaran hukum oleh pejabat tinggi. Namun, apa sebenarnya makna pemakzulan dan siapa yang dapat menjalani proses ini? Dengan pemahaman yang lebih jelas tentang pemakzulan, diharapkan masyarakat dapat merespons perkembangan politik dengan bijak dan kritis.
Pemakzulan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan kondisi di mana seseorang berhenti dari jabatannya atau turun dari tahta. Ini terkait dengan tindakan menurunkan seseorang dari tahta, memberhentikannya dari jabatan, atau melepaskan kedudukannya, khususnya dalam konteks kerajaan.
Proses pemakzulan dapat diterapkan terhadap presiden sebagai langkah resmi untuk memberhentikan kepala negara dari posisinya. Meskipun konstitusi tidak secara eksplisit menyebut kata “makzul” atau “pemakzulan,” Undang-Undang Dasar 1945 mengatur proses “diberhentikan” atau “pemberhentian” yang memiliki makna yang serupa.
Pemakzulan hanya dapat dilakukan terhadap presiden atau wakil presiden yang sudah menjabat secara resmi. Seseorang yang baru terpilih namun belum dilantik tidak dapat menjalani proses pemakzulan. Proses pemakzulan di Indonesia diatur dengan mekanisme yang melibatkan pendapat dari 25 anggota DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, dan keputusan dari MPR.
Pemakzulan bukanlah proses sembarangan dan membutuhkan bukti kuat, proses hukum yang adil, dan pertimbangan konstitusional yang ketat. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan bahwa pemberhentian presiden atau wakil presiden didasarkan pada pelanggaran serius, bukan tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu.
