Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah tawuran di wilayah tersebut. Dalam rapat koordinasi lintas sektor, para staf khusus, tenaga ahli gubernur, sekretaris daerah, para asisten sekda, dan kepala dinas serta direksi BUMD terkait berkumpul untuk membahas strategi penanganan masalah tawuran yang sudah lama terjadi di Jakarta.
Menurut Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, tawuran di Jakarta merupakan masalah yang berkembang dengan berbagai penyebab. Oleh karena itu, masyarakat sangat menanti kehadiran Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu langkah yang akan diambil adalah menjalin kerja sama dengan psikolog dan kriminolog dari berbagai universitas di sekitar Jakarta untuk menemukan solusi yang lebih komprehensif.
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menyatakan perlunya tindakan tegas untuk menghentikan tawuran. Ia menekankan pentingnya penerapan ‘enforcement’ yang kuat dan mendorong penerapan teori ‘broken windows’. Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Soemarno, menyebutkan bahwa kampanye besar dengan tagline #JagaJakarta bisa menjadi salah satu pendekatan yang efektif.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, mengusulkan pendekatan ekonomi dan sosial juga perlu dikaji sebagai solusi jangka panjang. Ia menyoroti kemungkinan pemberian insentif di daerah bebas tawuran dan disinsentif di daerah rawan konflik. Selain itu, dalam rapat tersebut juga diajukan pembentukan Satgas Penertiban Tawuran sebagai garda depan dalam penanganan konflik.
Kesimpulannya, berbagai langkah dan kebijakan tengah dipersiapkan untuk mengatasi masalah tawuran di Jakarta. Semua pihak sepakat bahwa penanganan masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif dan kerjasama lintas sektor. Semoga dengan adanya koordinasi yang baik, tawuran di Jakarta dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan.
