Dialog Rakyat Cibinong: Ricky Kurniawan Bahas BPJS dan Bantuan Pendidikan

by -40 Views

Suasana hangat dan penuh keterbukaan terasa dalam kegiatan “Dialog Rakyat” yang diadakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Ricky Kurniawan, Lc di Cibinong, Kabupaten Bogor pada Senin (20/10/2025). Acara ini merupakan bagian dari agenda reses yang dihadiri oleh puluhan warga dari berbagai kalangan untuk berinteraksi langsung dengan perwakilan rakyat mereka.

Warga tampak antusias dalam menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, dengan isu BPJS Kesehatan dan Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi yang paling disoroti. Beberapa peserta dialog menekankan kesulitan mengaktifkan BPJS Kesehatan dan minimnya sosialisasi tentang PIP.

Dalam suasana yang cair dan partisipatif, warga juga mengangkat masalah bantuan sosial yang tidak merata dan akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu. Setiap aspirasi dicatat oleh tim reses DPRD Jabar yang mendampingi Ricky.

Ricky Kurniawan memberi apresiasi atas keterbukaan warga dalam menyampaikan pandangan dan keluhan mereka. Dia menjelaskan bahwa dialog semacam ini penting untuk menghubungkan suara masyarakat dengan lembaga legislatif sebagai perwakilan mereka di tingkat provinsi.

Dia menegaskan bahwa hasil reses kali ini akan difokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan, karena pelayanan dasar seperti BPJS dan PIP adalah hak masyarakat yang harus dijamin negara, bukan hanya fasilitas tambahan.

Selain menyampaikan keluhan, beberapa warga juga memberikan usulan dan solusi, seperti membuka posko informasi BPJS di setiap kecamatan dan meningkatkan sosialisasi data penerima PIP oleh sekolah kepada orang tua murid.

Dialog rakyat ini dilakukan dalam suasana kekeluargaan, di mana setiap warga diberikan kesempatan untuk berbicara tanpa sekat formal. Pendekatan ini dianggap penting oleh Ricky agar masyarakat merasa didengarkan.

Kegiatan berakhir dengan komitmen untuk memperkuat komunikasi antara warga dan pemerintah. Melalui dialog langsung seperti ini, diharapkan setiap persoalan dalam layanan publik dapat segera mendapat solusi yang nyata dan berkeadilan.

Source link