Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo setelah melibatkan sejumlah ahli dalam proses penetapan tersebut. Ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa diperlukan sebagai saksi ahli dalam gelar perkara tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan pihak eksternal seperti Itwasda, Wasidik, Propam, dan Bidkum dalam proses penetapan tersangka.
Penyidik menyita 723 barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gajah Mada yang memvalidasi keaslian ijazah Joko Widodo. Hasil penyidikan menyimpulkan bahwa para tersangka menyebarkan tuduhan palsu, melakukan edit, dan manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan analisis yang menyesatkan publik. Delapan tersangka dibagi menjadi dua klaster dengan masing-masing dikenakan pasal-pasal yang relevan sesuai hukum yang berlaku.
Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus ini dengan panggilan saksi-saksi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Semua proses hukum dilakukan secara teliti dan mengacu pada undang-undang ITE serta ketentuan hukum lainnya. Keputusan yang diambil oleh Polda Metro Jaya merupakan upaya untuk menegakkan keadilan dan melindungi nama baik dari pihak yang diserang oleh tuduhan palsu yang merugikan.
