Penanganan banjir di Aceh Tamiang oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah berlangsung sesuai prosedur, menanggapi tuduhan keterlambatan penanganan yang disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Evakuasi awal dilakukan oleh BPBD kabupaten atau kota yang berkoordinasi langsung dengan TNI dan Polri saat bencana terjadi. Akses darat ke Aceh Tamiang dibuka pada tanggal 6 Desember 2025, memfasilitasi distribusi logistik melalui Langkat dan Sumatera Utara. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, turun langsung ke Aceh Tamiang untuk meninjau fasilitas kesehatan dan membantu dalam pembersihan lumpur.
BNPB menjelaskan bahwa perahu karet berlogo BNPB yang bocor merupakan hibah lama yang telah diserahkan kepada BPBD daerah, sehingga pemeliharaan dan perawatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan BNPB. Perahu tambahan dari pusat baru tiba pada 1 Desember 2025, sehingga insiden perahu bocor melibatkan aset milik BPBD Aceh Tamiang, bukan milik BNPB secara langsung. Ditpolairud Polda Aceh juga turut menyediakan perahu tambahan untuk membantu penyeberangan bantuan ke wilayah yang masih terisolasi, seperti Bireuen.
Distribusi bantuan tetap diprioritaskan untuk wilayah yang sulit dijangkau, seperti Aceh Tengah yang memerlukan dropping bantuan menggunakan helikopter. Situasinya berbeda dengan Aceh Tamiang yang sekarang sudah dapat diakses melalui jalur darat. Maka dari itu, respons terhadap banjir di Aceh Tamiang oleh BNPB telah dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
