Bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera telah menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Di tengah upaya yang dilakukan pemerintah dengan mobilisasi TNI-Polri, kementerian, lembaga, dan BUMN untuk mengatasi akibat bencana, marak pula narasi provokatif di media sosial dan platform digital lainnya. Narasi-narasi tersebut cenderung merugikan pemerintah tanpa dasar yang jelas. Menghadapi hal ini, Efriza, seorang pengamat kebijakan publik dan peneliti senior dari Citra Institute, mengungkapkan bahwa permasalahan utamanya terletak pada kurangnya literasi informasi di ruang digital.
Respons cepat pemerintah terlihat sejak awal kejadian, dengan melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan layanan dasar. TNI dan Polri berperan penting dalam penyelamatan, pencarian korban, serta keamanan wilayah terdampak. Sementara itu, kementerian dan BUMN juga bergerak cepat dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam situasi darurat, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk pemulihan pasca-bencana.
Di tengah upaya penanganan yang masif, terdapat pihak yang memanfaatkan situasi untuk menyebarkan opini negatif. Beberapa akun dan kelompok di platform digital terindikasi menyebarkan hoaks dan menyebar narasi yang tidak seimbang. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk cerdas dalam memilah informasi serta tidak mudah terprovokasi. Literasi digital menjadi krusial dalam kondisi krisis seperti ini.
Penting bagi masyarakat untuk waspada terhadap narasi negatif yang mungkin ditujukan untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu penting lainnya. Solidaritas dan fokus pada upaya penyelamatan dan pemulihan seharusnya menjadi prioritas utama. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan literasi digital, bijak dalam menyikapi informasi, dan menjaga ketahanan sosial. Semua langkah tersebut akan mendukung kelancaran penanganan bencana di Sumatera.
