Banjir dan longsor di wilayah Sumatera, khususnya Aceh, menguji ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Respons Pemerintah Provinsi Aceh yang mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF menimbulkan perdebatan di masyarakat. Beberapa pihak menilai langkah tersebut sebagai ketergesa-gesaan yang berpotensi menciptakan persepsi yang salah. Sebaliknya, pemerintah pusat telah menegaskan kapasitas nasional dalam mengatasi bencana sudah memadai dengan mekanisme tanggap darurat yang sudah berjalan melalui koordinasi lintas lembaga.
Kritik terhadap pengiriman surat kepada lembaga PBB juga muncul karena dianggap tidak sejalan dengan semangat kedaulatan negara. Beberapa pihak memandang bahwa keterlibatan lembaga asing harus melalui jalur resmi pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto telah menanggapi bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional dengan turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan seluruh sumber daya negara dimobilisasi untuk membantu masyarakat.
Pemimpin lokal diharapkan dapat memainkan peran penting dalam situasi ini dengan mampu menggerakkan potensi lokal, menjaga komunikasi dengan pemerintah pusat, dan bertindak tegas dalam menghadapi tekanan. Kesatuan dan gotong royong di tengah krisis menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi bencana, bukan sorotan internasional. Bencana di Sumatera merupakan panggilan untuk memperkuat daya tahan nasional dan bukan bergantung pada bantuan asing.
Bencana Sumatera dan Aceh: Perkuat Daya Tahan Nasional – portal7.co.id
