Penolakan Haedar Nashir terhadap desakan penetapan status bencana nasional terhadap banjir hidrometeorologi yang melanda beberapa daerah di Indonesia mengundang perhatian. Menurutnya, desakan tersebut sarat dengan politisasi dan motif politik yang dapat mengganggu penanganan korban bencana. Haedar menegaskan bahwa energi publik seharusnya difokuskan pada upaya kemanusiaan daripada menciptakan polemik politik yang tidak perlu. Desakan tersebut dianggap sebagai politisasi bencana oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Isu ini mencuat setelah Sekretaris LBH Anak Panah PP Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, menggelar konferensi pers untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana nasional. Namun, Haedar Nashir dengan tegas menegaskan bahwa tindakan Ikhwan tersebut bukan merupakan sikap resmi dari Muhammadiyah. Kontroversi semakin berkembang karena latar belakang Ikhwan yang merupakan kuasa hukum korporasi sektor pertambangan dan energi, memunculkan dugaan adanya motif politik di balik desakan tersebut.
Dalam situasi seperti ini, Haedar Nashir dan Muhammadiyah berusaha untuk mempertahankan fokus pada penanganan korban bencana dan menghindari politisasi yang tidak perlu. Mereka menegaskan bahwa nilai dan karakter Persyarikatan Muhammadiyah lebih mengutamakan kerja nyata dalam bidang kemanusiaan daripada terlibat dalam kontroversi politik yang tidak produktif. Komentar tegas Haedar Nashir ini menjadi sorotan dan menunjukkan keberpihakan Muhammadiyah pada upaya kemanusiaan yang sejati.
