Pada tanggal 4 Maret 2026, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menggelar kuliah tamu yang berkaitan dengan Reformasi Sektor Keamanan. Acara ini diformat secara diskusi interaktif, menyoroti isu “Pola Karir dan Profesionalisme Militer” dengan menghadirkan beberapa pakar, yaitu Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, serta Yudha Kurniawan selaku peneliti di Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie. Salah satu tujuan dari diskusi ini adalah memperluas wawasan peserta terkait kompleksitas pengelolaan karir di militer Indonesia, termasuk mekanisme promosi dan dampaknya terhadap hubungan sipil–militer serta demokrasi nasional.
Aditya, melalui pemaparannya, mengangkat pentingnya peran dinamika politik kekinian—khususnya gaya kepemimpinan populis—dalam memengaruhi pengelolaan karir di tubuh TNI. Ia menyoroti bahwa promosi jabatan, khususnya ke posisi strategis, kerap kali diwarnai tarik-menarik antara prinsip meritokrasi dan pentingnya jaringan personal yang kadang melekat secara sistemik pada struktur militer. Kepemimpinan politis yang bersifat populis cenderung menimbulkan kepentingan personal dalam pengangkatan pejabat militer, sehingga mekanisme checks and balances bisa menjadi lemah karena dominasi figur tertentu dalam keputusan strategis. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas kontrol sipil dalam menjaga independensi serta profesionalisme militer dari intervensi politik yang berlebihan.
Diskursus pun berkembang pada pertanyaan fundamental: sampai di mana aktor sipil perlu terlibat dalam menentukan arah karir militer, baik dalam promosi maupun penunjukan pejabat utama TNI? Dari perbandingan beberapa negara demokrasi yang diulas Aditya dan Yudha, ditemukan bahwa ada variasi dalam sistem kontrol sipil. Misalnya, di beberapa negara, penunjukan pejabat militer puncak harus melewati persetujuan legislatif. Namun, ada pula yang menempatkan kekuasaan penuh pada eksekutif, dan bahkan negara seperti Inggris tidak memerlukan persetujuan dari parlemen ketika mengangkat pimpinan militer tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa desain relasi sipil dan militer sangat tergantung pada keputusan institusional masing-masing negara, namun tetap berada pada kerangka sistem demokrasi.
Beni Sukadis menekankan bahwa pencapaian profesionalisme di tubuh militer sangat bergantung pada kontrol yang sehat dari institusi sipil melalui sistem demokratis. Sebuah militer profesional harus memiliki pendidikan yang memadai, kesejahteraan layak, serta dukungan logistik dan persenjataan yang cukup. Melalui proses reformasi sejak tahun 1998, TNI telah mengalami banyak perubahan, antara lain pemisahan institusi TNI dan Polri, penerbitan regulasi pertahanan, serta penguatan komitmen TNI untuk menjauhi politik praktis. Akan tetapi, dalam pelaksanaan promosi jabatan di tingkat strategis, penilaian berbasis relasi personal dengan penguasa kerap masih muncul dan menimbulkan ketegangan terhadap prinsip meritokrasi, menimbulkan pertanyaan apakah semangat reformasi benar-benar diterapkan.
Pada topik lain, Beni juga membahas dinamika dalam pergantian pucuk pimpinan TNI, di mana kenyataan di lapangan sering tidak sesuai harapan publik mengenai rotasi antar-matra. Kasus pergantian dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo, yang keduanya berasal dari matra Darat, menjadi bukti bagaimana faktor politik bisa lebih dominan daripada rotasi formal atau aturan tertulis dalam penunjukan panglima. Ini menegaskan bahwa faktor kebijakan politik nasional dapat melampaui prosedur yang telah diasumsikan bersama.
Selanjutnya, Yudha Kurniawan memberi pandangan tentang permasalahan struktural dalam sistem karir militer Indonesia. Ia memaparkan bahwa secara teoritis, seorang perwira seharusnya membutuhkan waktu sekitar 25–28 tahun untuk mencapai posisi Brigadir Jenderal. Namun, realita menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah perwira dan ketersediaan pos jabatan, mengakibatkan penumpukan perwira tinggi. Beberapa penyebab lain turut memperparah seperti keterbatasan kapasitas lembaga pendidikan, proses promosi yang cenderung tersendat (bottleneck), ketimpangan kualitas SDM sejak awal, serta keterbatasan anggaran dan fasilitas pelatihan. Akibatnya, proses regenerasi pimpinan di tubuh TNI menjadi tidak optimal dan perkembangan pola karir militer menjadi lambat.
Kuliah tamu ini dirancang sebagai sarana pembelajaran mendalam bagi mahasiswa, membuka ruang refleksi kritis terhadap tantangan profesionalisme militer dan tata kelola reformasi pertahanan dalam konteks demokrasi Indonesia. Bertemunya para akademisi, peneliti, dan praktisi dalam diskusi ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi menyeluruh demi memperkuat profesionalisme TNI serta meneguhkan nilai-nilai demokrasi dalam pengelolaan sektor keamanan.
Diskusi ini juga menjadi sangat relevan mengingat kekhawatiran sejumlah pihak terkait adanya kemunduran demokrasi (democratic backsliding) di Indonesia baru-baru ini. Peran TNI di arena sipil terus menjadi bahan sorotan, namun penting diingat bahwa relasi sipil-militer merupakan simbiosis dua arah. Bukan hanya ekspansi militer ke ranah sipil yang menjadi masalah, namun ketegasan sipil dalam menegaskan batas otoritas juga memegang peran kunci menjaga keseimbangan. Penentuan pola karir perwira dan mekanisme promosi di militer tidak semestinya dipolitisasi secara berlebihan ataupun sepenuhnya dikuasai otoritas sipil; pendekatan institusional dan organisasi perlu didorong agar otonomi militer dalam tata kelola karir tetap sejalan dengan norma demokratis. Pengalaman dari negara demokrasi lain menunjukkan pola diskresi dan keseimbangan institusi sipil dan militer yang beragam, namun fokus utamanya selalu pada terwujudnya profesionalisme dan penguatan sistem yang adil di segala lini.
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
