Aktivitas luar negeri Presiden Prabowo Subianto belakangan ini mendapat sorotan luas, mulai dari agenda bilateral, keikutsertaan di forum global, hingga pertemuan dengan pemimpin dunia, semuanya menjadi perhatian. Setiap perjalanannya ramai dibahas di ruang publik, ditambah lagi intensitas lawatannya yang terlihat meningkat sejak satu setengah tahun terakhir.
Namun, tidak semua tanggapan masyarakat bernada positif. Di berbagai kanal digital, sebagian masyarakat kerap mempertanyakan frekuensi kunjungan luar negeri Presiden, bahkan meragukan hasil nyata yang diperoleh dari diplomasi tinggi tersebut. Banyak yang belum merasakan dampak langsung seperti halnya proyek fisik atau bantuan ekonomi, sehingga makna strategis diplomasi sering kali kurang tersampaikan.
Padahal, realitas geopolitik saat ini menuntut Indonesia lebih aktif di pentas internasional. Ketegangan antara negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, perang Rusia-Ukraina, serta konflik di Timur Tengah, secara langsung maupun tidak, turut mempengaruhi dinamika perekonomian Indonesia. Harga energi, pasokan bahan pokok, hingga peluang kerja sangat dipengaruhi stabilitas global yang semakin tidak menentu.
Hal ini disorot pula dalam diskusi IR Youth Talks yang digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia. Moderator diskusi itu, Anggy Pasaribu, menekankan masih adanya jurang pemahaman antara intensitas diplomasi pemerintah dan persepsi masyarakat. Publik melihat Indonesia semakin aktif, namun banyak yang tak memahami konteks maupun kepentingan yang sebenarnya tengah dipertaruhkan.
Pernyataan Anggy didukung pula oleh penjelasan Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas yang memaparkan bahwa fragmentasi geopolitik yang tajam membatasi ruang manuver bagi negara berkembang. Menurutnya, Indonesia tidak punya opsi selain terlibat aktif agar bisa membaca arus global dan tetap menjaga hubungan dengan beragam kekuatan dunia. Dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia juga menonjolkan strategi fleksibel atau hedging agar tidak terseret ke pusaran blok tertentu.
Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, Broto Wardoyo, menyatakan bahwa strategi “resilience-based hedging” kini semakin diutamakan. Upaya menjaga ketahanan domestik dibarengi dengan fleksibilitas eksternal agar Indonesia lebih tahan terhadap tekanan global. Tak sekadar ikut serta dalam forum internasional seperti G20, ASEAN, atau BRICS, partisipasi ini sebetulnya menjadi media strategis untuk memperluas ruang gerak nasional di tengah rivalitas tajam antarnegara.
Namun demikian, sering kali hasil dari aktivitas diplomasi ini hanya terlihat sebagai seremoni di mata masyarakat. Foto-foto pertemuan diplomatik atau agenda kunjungan lebih banyak menghiasi pemberitaan ketimbang penjelasan atas tujuan strategisnya. Alhasil, publik mudah mengategorikan diplomasi sebagai simbolis belaka, bukan bagian dari strategi pertahanan dan kesejahteraan negara.
Anggy menyayangkan bahwa narasi diplomasi biasanya berhenti di tingkat elit, dengan bahasa yang teknokratis dan sulit dijangkau pemahaman sehari-hari masyarakat. Di era digital, informasi tanpa penjelasan riskan terkubur oleh opini yang sederhana dan gampang viral, sehingga pesan strategis terancam tenggelam oleh narasi dangkal. Karena itu, komunikasi publik idealnya menjadi bagian terintegrasi dalam kebijakan diplomasi, bukan hanya pelengkap.
Diperlukan juru bicara negara yang mampu menjelaskan secara konsisten tujuan dan alasan pentingnya kebijakan luar negeri bagi masyarakat. Apa pun bentuknya, pemaparan dampak diplomasi terhadap ekonomi, keamanan, maupun kehidupan masyarakat sehari-hari mesti mudah dipahami dan relevan bagi publik.
Tak hanya secara fisik, kehadiran pemerintah melalui kanal digital juga harus menyajikan substansi kebijakan dengan narasi jelas, bukan sekadar gema defensif atau aksi pendengung. Keramaian tanpa substansi tidak menambah pemahaman, malah bisa memperuncing polarisasi.
Di tengah dunia yang makin tak terprediksi, tantangan utama diplomasi Indonesia saat ini bukan hanya memperkuat posisi di mata negara lain, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya kebijakan tersebut. Diplomasi yang efektif adalah diplomasi yang tidak hanya membawa nama bangsa ke ranah global, namun juga mampu memberi makna bagi seluruh rakyatnya.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
