Oleh: Hafif Assaf ( Public Affairs Professional / Pemerhati Kebijakan Publik / Ketua Umum ProGib Nusantara ) Jakarta, ruangenergi.com- Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah menetapkan pasangan calon presien dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui sidang pleno terbuka di kantor KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Penetapan itu dilakukan KPU setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilayangkan para pemohon, yakni pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 dan 03, yaitu Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud Mahmodin. Dasar hukum penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wapres terpilih adalah Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilu 2024. Secara akumulatif, Prabowo-Gibran meraup 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah pilpres lalu yang tercatat sebanyak 164.227.475 suara. Mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, pengucapan sumpah/janji presiden akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Prosesi yang termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu akan dilakukan di hadapan seluruh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2024-2029. Menjelang pengucapan sumpah/janji presiden, dinamika politik tanah air terus menghangat. Salah satunya berkaitan dengan arsitektur kabinet di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah nama pun disebut-sebut akan menjadi menteri maupun wakil menteri untuk memimpin kementeriankementerian yang ada. Melalui tulisan ini, penulis ingin memfokuskan kepada sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang krusial di tengah era transisi energi seperti sekarang dan kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Apalagi, target pemerintahan mendatang tidaklah ringan di mana Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam kurun waktu 2-3 tahun pertama pemerintahannya. Terbaru, hal itu disampaikan Prabowo saat berbicara dalam Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, 15 April 2024. “Saya sangat percaya diri. Saya sudah berbicara dengan tim pakar kami, saya mempelajari data, saya sangat percaya kita bisa dengan mudah mencapai 8%,” katanya. Tantangan sektor ESDM Paparan Prabowo ketika menjadi salah satu pembicara dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023), masih teringat jelas di memori penulis. Dalam acara tersebut, beliau menekankan urgensi pertahanan terhadap ekonomi Indonesia. “Kuncinya berkali-kali saya bicara adalah swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air,” begitu katanya. Terkait kata swasembada, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan swasembada sebagai usaha mencukupi kebutuhan sendiri. Namun demikian, tidak berarti seluruh kebutuhan tersebut bisa tercukupi dari dalam negeri semata mengingat diperlukan pula pasokan dari luar negeri. Pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun Presiden-presiden terdahulu di Republik ini memang telah berupaya agar Indonesia mampu mencapai swasembada energi. Semua itu melalui perumusan, penetapan, hingga pelaksanaan kebijakan di bidang minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, mineral, batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Secara khusus, penulis memberikan penekanan terhadap bidang minyak bumi, energi baru dan energi terbarukan serta hilirisasi hasil tambang. A. MINYAK BUMI Ketika kita berbicara soal minyak bumi, maka tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa lifting minyak yang terus menurun. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), realisasi lifting minyak sepanjang tahun lalu sebesar 605 ribu barel minyak per hari. Capaian itu di bawah target yang sudah ditetapkan APBN 2023, yakni 660 ribu barel minyak per hari dan target yang sudah ditetapkan work program and budget SKK Migas sebesar 621 ribu barel minyak per hari. Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi SKK Migas. Mulai dari kondisi cuaca yang ekstrem, pengeboran yang tidak mencapai target, ketersediaan rig, hingga tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan konservasi. Tahun ini, SKK Migas menargetkan realisasi lifting minyak sebesar 600 ribu barel minyak per hari. Apakah target itu tercapai? Biarlah waktu yang akan menjawab. Hal lain yang tidak kalah pent…
Menghadapi Tantangan dan Harapan Sektor ESDM di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran
