FISIP UI Mengadakan Seminar untuk Menanggapi Penggunaan Spyware
DEPOK- Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI) telah mengadakan seminar dengan judul “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil”.
Seminar yang diadakan di Auditorium Ilmu Komunikasi FISIP UI ini melibatkan sejumlah pembicara terkemuka yang merupakan ahli di bidangnya masing-masing. Harapannya, seminar ini dapat memberikan pandangan mendalam mengenai topik yang sedang dibahas. Seminar tersebut dimoderatori oleh Broto Wardoyo, seorang dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, dan berlangsung dengan lancar dan penuh wawasan.
Menurut Broto, penyelenggaraan seminar ini dilakukan sebagai respons terhadap laporan Amnesty International mengenai penggunaan spyware. Laporan tersebut menyoroti penggunaan alat sadap oleh pemerintah Indonesia. Kehadiran seminar ini diharapkan dapat membantu memahami isu spyware dari berbagai perspektif dan bidang yang berbeda agar dapat memperoleh pemahaman yang seimbang.
Broto menyatakan bahwa isu ini sangat penting untuk diperhatikan dan diatur lebih jelas. Saat negara mulai menerapkan sistem keamanan yang ketat, termasuk dalam mengawasi dan membatasi aktivitas masyarakat di dunia digital, seringkali hak-hak sipil menjadi terancam.
“Salah satu contoh ketidakseimbangan antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil yang sering terjadi saat ini adalah keterbatasan kebebasan berpendapat di dunia digital,” ungkap Broto dalam keterangannya.
UU ITE sering disalahgunakan untuk mengekang kritik masyarakat terhadap hal-hal yang dianggap tidak benar atau mencurigakan. Dengan aturan yang pada awalnya bertujuan untuk menjaga keamanan digital, banyak jurnalis, aktivis, dan warga biasa terjebak dalam hukum karena unggahan di media sosial yang dianggap “mengancam” atau “menghina” pihak tertentu.
Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan peraturan, pengambilan keputusan, dan relasi kekuasaan, keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil harus diatur dalam regulasi yang lebih kuat dan jelas. Dengan regulasi yang kuat, kesadaran institusi, dan peran aktif masyarakat sipil, keseimbangan tersebut dapat tercapai.
Seminar ini dihadiri oleh sejumlah pakar, antara lain Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan BSSN RI Brigjen Pol I Made Astawa, Wakil Kepala Densus 88 AT Polri Herik Kurniawan, Pemimpin Redaksi GTV dan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Mabda Haerunnisa Fajrilla Sidiq peneliti di The Habibie Center, A J Simon Runturambi Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI, dan Ali Abdullah Wibisono, dosen Keamanan Internasional, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI. Masing-masing pakar menjelaskan pentingnya isu keamanan nasional dan kebebasan sipil dari berbagai sudut pandang, pengalaman, dan bidang profesional yang mereka tekuni.
Brigjen Pol I Made Astawa menjelaskan bahwa penyadapan dilakukan dengan proses perizinan yang ketat, patuh pada kode etik, dan mengikuti peraturan yang berlaku. Namun, A J Simon Runturambi menyoroti bahwa regulasi terkait keamanan siber di Indonesia dapat disalahgunakan dan mengancam kebebasan sipil. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat diperlukan dalam setiap operasi intelijen.
Sumber: https://rejabar.republika.co.id/berita/seeaqq512/merespon-penggunaan-spyware-fisip-ui-gelar-seminar
