Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan pertama Kabinet “Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Rabu (23/10). Selama pertemuan tersebut, Prabowo menjelaskan alasan di balik pembentukan Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Menurut Prabowo, lembaga tersebut didirikan untuk memastikan bahwa tantangan yang ada dapat segera ditangani.
“Bukan karena saya ingin ikut campur dalam pekerjaan kementerian-kementerian—tidak. Saya ingin membantu. Di mana pun ada hambatan, di mana pun ada kesulitan, kita harus segera mengatasinya. Mari jujur, birokrasi kita terkenal rumit dan lambat,” ujar Prabowo.
Dia juga menjelaskan bahwa Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan akan bertugas untuk melakukan studi dan pemantauan terhadap semua program perlindungan sosial dan distribusi bantuan agar efektif mencapai segmen masyarakat yang paling membutuhkan.
“Badan ini akan mempelajari dan melacak semua program perlindungan sosial dan bantuan untuk memastikan bahwa mereka ditujukan dengan benar kepada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan bantuan,” tambah Prabowo.
Prabowo telah menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai kepala Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Dalam wawancara sebelumnya dengan para wartawan di Istana Merdeka, Budiman mengungkapkan bahwa Prabowo telah memberikannya mandat untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia sebanyak mungkin selama periode 2024–2029.
“Semua masalah yang terkait dengan kemiskinan harus dikurangi secara drastis dalam lima tahun ke depan, dan itu adalah tanggung jawab dari lembaga yang kami pimpin,” kata Budiman pada hari Selasa (22/10).
Budiman menjelaskan bahwa lembaga tersebut akan mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan di beberapa kementerian, termasuk Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan.
Dengan koordinasi ini, Budiman yakin mereka akan mendapatkan data yang valid, objektif, dan dinamis untuk memandu upaya mereka. (RR)
