Calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menilai bahwa antara kekuasaan dan korupsi merupakan hal yang saling melekat, tuduhan-tuduhan tersebut juga sudah lama menempel.
Awalnya, Ganjar mengatakan, perlu ada otonomi daerah yang simetris, karena hal tersebut berkaitan dengan demokrasi dan nantinya menciptakan pemerintahan yang baik.
“Nanti ketika kemudian katakan, tuntutan reformasi salah satunya adalah otonomi daerah dan ketika itu diberikan, maka pada saat itu pemerintah yang terbentuk mesti menyiapkan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang baik, good governance,” kata Ganjar dalam acara Dialog Pers dan Capres di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Pada praktiknya, kata Ganjar, dapat dilihat apakah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berkurang, atau justru semakin subur. Berangkat dari otonomi daerah yang asimetris itu, Ganjar menilai, perlu adanya tanya jawab langsung dengan masyarakat untuk evaluasi demokrasi.
“Kita harus bertanya kepada masyarakat. Evaluasi proses demokrasi inilah yang hari ini mesti kita lihat bersama,” ujarnya.
Setelah itu, kata Ganjar, akan muncul anti-KKN yang menurutnya merupakan persoalan paling berat. Sebab KKN sudah menempel dan tidak lepas dari kekuasaan.
“Pada saat itu muncul juga anti-KKN, syaratnya itu yang paling berat sampai hari ini belum terlaksana. Paling berat. Dan tuduhan-tuduhan itu sudah menempel, dari awal sudah ngomong kok dari dulu. Kekuasaan itu memang punya tren korup, punya kecenderungan untuk korup,” katanya.
