Badan Intelijen Negara (BIN) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas fungsi intelijen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, BIN memiliki kedudukan yang tunduk langsung pada Presiden. Sebagai lembaga intelijen utama negara, BIN memainkan peran kunci dalam penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menjaga keamanan nasional serta memberikan dukungan intelijen kepada pemerintah dalam upaya pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan berbagai ancaman.
Tugas utama BIN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, meliputi pengkajian kebijakan nasional di bidang intelijen, penyampaian informasi intelijen kepada pemerintah, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas intelijen, memberikan rekomendasi terkait pihak asing, serta memberikan saran dalam pengamanan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BIN diberikan wewenang seperti menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang intelijen, menjalin kerjasama dengan lembaga intelijen negara lain, dan melakukan berbagai kegiatan intelijen yang diperlukan.
Dalam menjalankan fungsinya, BIN memiliki hubungan langsung dengan Presiden, di mana produk intelijen yang dihasilkan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Operasional BIN bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang yang mengatur serta laporan penyelenggaraan intelijen negara disampaikan kepada Presiden. Ciri-ciri lembaga intelijen ini mencakup kerahasiaan, independensi, profesionalisme, dan keahlian khusus, serta didukung oleh dasar hukum yang kuat seperti UUD 1945, UU 17/2011, dan Perpres 90 Tahun 2012 tentang BIN.
Melalui landasan hukum dan kewenangan yang dimiliki, BIN menjaga keamanan dan kedaulatan negara, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang stabil. Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, BIN memastikan operasionalnya tetap efektif dan sesuai dengan kepentingan nasional.
